Hadapi Pilgub Jateng,PKS Gelar Milad di Solo

Sebagai bentuk keseriusan memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana akan segera menggelar peringatan Milad yang ke 15 pada 20 April 2013 mendatang di Kota Budaya, Solo.

PKS Yakin Taklukkan PDIP di Pilgub Jawa Tengah

Surakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis bisa memenangkan pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah sekaligus mematahkan mitos provinsi itu merupakan basis massa PDIP.

PKS Yakin Kalahkan PDIP di Pilgub Jawa Tengah

Surakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis bisa memenangkan pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah sekaligus mematahkan mitos provinsi itu merupakan basis massa PDIP.

Kebulatan tekad itu disampaikan Ketua DPP PKS Bodi Dewantoro saat membuka acara Jaulah Supervisi Wilda Jatijaya Dapil 4 dan 5 Jawa Tengah di Kota Surakarta, Minggu (31/3).

"Seperti kata Presiden PKS Anis Matta, di pilgub ini kami punya misi penting untuk mematahkan mitos Jawa Tengah khususnya Solo adalah basis merah," tegas Bodi kepada pengurus DPD PKS se-eks karesidenan Surakarta yang hadir dalam kesempatan itu.

Pilgub Jawa Tengah, menurut dia, ini ibaratnya tiket emas sekaligus batu ujian bagi PKS. Jika di Jawa Tengah mereka mampu meraih kemenangan, lanjut dia, PKS yakin menang di pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) lain, serta menjadi indikator kemenangan dalam pemilu. "Ini jalan menuju tiga besar di Pemilu 2014," imbuh Bodi.

Di atas kertas, lanjut Bodi, PKS bisa dikatakan sedang bersiap menuju kemenangan karena mereka memiliki 40 kursi di DPRD provinsi. Di samping momentum Milad ke-15 PKS yang akan dilangsungkan pada 20-21 April mendatang di Kota Surakarta.

Kegiatan yang akan dihadiri 5.000 pengurus PKS dari seluruh Indonesia itu dinilai merupakan momentum yang tepat untuk merapatkan barisan. Terlebih setelah partai tersebut mendapat musibah terkait persoalan hukum yang menyangkut mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq.

"Ini merupakan momentum kebangkitan bagi kader PKS. Solo banyak momentum sejarah untuk dijadikan spirit menuju pemenangan, termasuk Pilgub Jawa Tengah," kata Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP PKS Yudi Widiana Adia.

Adapun PDIP mengajukan pasangan Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR sebagai calon gubernur dan Bupati Purbalingga Heru Sujatmoko. 

*http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/31/6/142693/PKS-Yakin-Taklukkan-PDIP-di-Pilgub-Jawa-Tengah

Hidayat Nur Wahid: PKS Siap Aturan Baru KPU

TRIKNEWS.com – Inilah aturan baru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Aturan itu terkait Penerapan KPU tentang keterwakilan perempuan minimal 30 persen di tiap daerah pemilihan (dapil) menuai polemik. Sanksinya pun tak tanggung-tanggung, langsung dibatalkannya parpol di dapil tersebut.

Para tokoh partai ada yang pro kontra soal aturan baru KPU. Tapi bagi PKS, siap jalankan aturan KPU tersebut. Kesiaan PKS ini dilansir Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) di gedung DPR Senayan, Jakarta.

"Secara prinsip kita siap, bahkan tahun lalu dan sejak Pemilu 2004 sampai 2009 kami bisa penuhi 34-35 persen. Bagi kami tak masalah," kata HNW optimis, Senin (1/4).

Bagi Hidayat, aturan KPU tersebut memang rentan gugatan. Pertama, sambung HNW,  tidak secara definitif diatur dalam undang-undang, juga belum tentu semua parpol siap memenuhi.

"Sanksi pembatalan di satu dapil itu tidak definitif diatur dalam Undang-undang, dan itu mengugurkan kedaulatan rakyat. Saya khawatir parpol yang tak mampu penuhi syarat itu menggugat KPU, akhirnya KPU tidak konsen," ungkapnya.

Aturan keterwakilan minimal 30 persen perempuan bagi tiap parpol di dapil tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2013. Aturan ini menuai polemik soal sanksi yang diberlakukan yaitu parpol tak bisa mengajukan caleg pada dapil yang tak memenuhi syarat tersebut.

Komisi II DPR merekomendasikan agar KPU mengubah aturan yang dinilai tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu itu. Tampaknya ini pekerjaan rumah para elit partai, agar siap menerima aturan main KPU. (RAM)

*http://www.triknews.com/index.php/politik/693-hidayat-nur-wahid-pks-siap-aturan-baru-kpu

Polres - KPU Koordinasikan Pengamanan Pilbup

KUDUS, suaramerdeka.com - Mendekati penetapan bakal pasangan calon Bupati Kudus 2013 - 2018, koordinasi sejumlah pihak terkait di dalamnya semakin diintensifkan. Salah satunya, terkait pengamanan pesta demokrasi tersebut. Selasa (19/3) siang, Kapolres Kudus AKBP Bambang Murdoko, Kasat Intelkam AKP Mulyono dan Kasat Lantas AKP CahyoWidiyatmoko, bertemu dengan anggota KPU.

Ditemui usai pertemuan, petinggi Polres Kudus itu menyebut kedatangannya untuk memperkenalkan sebagai pejabat baru. Seperti diketahui, dia memang baru beberapa pekan menduduki posisi tersebut. Meskipun begitu, kedua institusi secara intensif juga sudah berkoordinasi sebelumnya, khususnya menyangkut pengamanan.

''Kami hanya silaturahmi saja,'' jelasnya.

Mengenai rencana pengamanan Pilbup, segala sesuatunya tetap sesuai rencana. Pihaknya akan menerjunkan personel setelah ditetapkan bakal pasangan calon. Meskipun begitu, sejak beberapa pekan lalu sejumlah anggota juga sudah disiapkan untuk memantau pengamanan di kantor KPU.

''Kita melakukan secara normatif saja,'' ungkapnya.

Satu hal yang pasti, segala sesuatunya tetap harus dikoordinasikan dengan semua pihak terkait. Komunikasi secara intensif dengan KPU diharapkan dapat memudahkan pola pengamanan saat pelaksanaan tahapan pesta demokrasi yang digelar.
''Yang jelas, kita sesuaikan saja dengan tahapan yang ada,'' imbuhnya.

Sebelumnya, Kasat Sabhara, AKP Sukadi, menyatakan soal personel tidak ada masalah. Menurutnya, salah satu lokasi yang mendapat pantauan pengamanan saat sekarang memang baru kantor KPU. Setelah penetapan bakal pasangan calon, pengamanan juga akan dilakukan pada tahapan lainnya mulai dari kampanye serta kegiatan calon.

''Tidak ada masalah terkait hal tersebut, kami siap membantu pengamananannya,'' ujarnya. (Anton WH/CN19/JBSM)

Sumber artikel : www.suaramerdeka.com

Polres - KPU Koordinasikan Pengamanan Pilbup

KUDUS, suaramerdeka.com - Mendekati penetapan bakal pasangan calon Bupati Kudus 2013 - 2018, koordinasi sejumlah pihak terkait di dalamnya semakin diintensifkan. Salah satunya, terkait pengamanan pesta demokrasi tersebut. Selasa (19/3) siang, Kapolres Kudus AKBP Bambang Murdoko, Kasat Intelkam AKP Mulyono dan Kasat Lantas AKP CahyoWidiyatmoko, bertemu dengan anggota KPU.

KPK ingin men Djoko Susilo - kan LHI| by @ridlwanjogja

Ridlwan 
@ridlwanjogja
Jurnalis



Sekali kali pagi pagi serius ah..

1. Hampir semua koran memuat berita #KPK kenakan pasal pencucian uang utk LHI . Ini seksi buat media ?


2. Rupanya #KPK ingin men Djoko Susilo - kan LHI, membuat news yg sama.


3. Minggu2 ini pasti ramai #KPK segel ini kek segel itu kek, lalu fotografer memotretnya.


4. Ini operasi #KPK buka aurat tersangka. Setelah Djoko lalu LHI.


5. Lihatlah Djoko, wajah istri-istrinya dijadikan karikatur malah oleh majalah Detik.


6. Nalar pers sudah kalap, apapun yang #KPK pasangi plang sita dianggap hasil uang haram.


7. Padahal Johanbudisusiloprabowo #KPK sendiri bilang, benar gaknya tunggu pengadilan.


8. Johan #KPK : yang menentukan aset itu darimana nanti hakim, bukan KPK bukan pengacara tersangka.


9. Enak ya masang plang dulu urusan salah nanti. Yg punya Udah terlanjur dihajar pers.


10. Aset Djoko di Madiun yg hasil warisan pun disita #KPK, aset LHI bakalan juga sama.


11. Publik nanti disodori foto dan data yang belum tentu itu uang haram LHI. #KPK asal sita?


12. Ingat background LHI ini pengusaha, sebelum jd anggota dpr, sebelum jd presiden pks.


13. Sy inget LHI pernah galang malam amal utk Palestina di hotel Sultan, dapatnya miliaran dr teman2 bisnisnya.


14. Apakah uang amal itu nanti oleh #KPK dianggap duit haram? Kejar sana ke jalur Gaza.


15. #KPK buka aurat, nanti kehidupan pribadi juga diungkit-ungkit semuanya. Liat Djoko Susilo.


16. Apa TPPU bisa dikenakan langsung seperti itu? Apa tidak harus terkait kasusnya?


17. Pembuktian kasus dagingnya saja rumit, sampai2 #KPK minta AD ART PKS.


18. #KPK perlu membuktikan apa ada di AD ART Presiden partai bisa memerintah kadernya yg jd menteri?


19. #KPK awalnya menilai pertemuan medan jd deal kongkalikong ternyata bukan.


20. Pertemuan Medan justru cari solusi agar krisis daging teratasi bukan bahas nego duit haram.


21. Kasus pokoknya saja belum pas konstruksinya, ini langsung pakai TPPU ? LHI di Djoko Susilokan.


22. Nanti aset aset lama LHI jauh sebelum jadi Presiden PKS juga akan disita dan dipamerkan ke publik?


23. Misal aset pemberian dari jaringan dakwah di luar negeri , sebelum jadi DPR dan sebelum jd Presiden PKS.


24. Siapa saja tersangka korupsi yg kena TPPU ? Apa ada tebang pilih ? Anggie kena nggak?


25. Hebat lo #KPK ini penciumannya soal aset tajam banget, kemanapun dan dimanapun plang sita siap dipasang.


26. Ibarat Komodo yang bs mencium mangsa dalam jarak 9 km, #KPK mencium aset orang di Indonesia.


27. Mengendus-endus, kalau dianggap bau, dipasang plang sita. Kalau salah? Ya nggak papa kan #KPK.


28. Ayo dong dukung pemberantasan korupsi dengan nalar sehat, jangan fanatik dan radikal fundamentalis #KPK


29. Fanatik, radikal dan bigot KPK adalah mengimani #KPK tak pernah salah, KPK suci dan apapun yg mereka lakukan benar.


30. Dan hanya kepada Allah lah kita berlindung atas aurat-aurat dan aib kita.

*https://twitter.com/ridlwanjogja